Politik di Lembaga TNI dan Riuh Revisi Mutasi Panglima

Pucuk pimpinan tertinggi TNI sekarang berganti, dari Jendral Gatot ke Marsekal Hadi. Panglima TNI pun sekarang resmi bukan berasal dari matra Angkatan Darat seperti yang sebelumnya tapi dari Angkatan Udara. Marsekal Hadi Tjahyanto sendiri merupakan seorang perwira tinggi AU lulusan AKABRI 1986. Status Jendral Gatot sekarang pun sebagai perwira tinggi (pati) Mabes TNI AD dan akan memasuki masa pensium. Jendral Gatot yang terkenal cukup kontroversial (lihat tirto.id) dalam beberapa pernyataan dan sikapnya selama beliau mengemban tugas sebagai Panglima akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018 nanti. Terakhir sebelum serah terima jabatan pada Panglima yang baru, Jendral Gatot membuat kebijakan yg tidak kalah kontroverisalnya, yakni memutasi 85 pati atau perwira tinggi dari ketiga matra. Secara administrasi Jendral Gatot tidak menyalahi prosedur yang berlaku di institusinya, namun ada yang beranggapan kebijakan tersebut kurang etis dilakukan mengingat kebijakan tersebut cukup strategis mengingat hal tersebut dilakukan sebelum serah terima jabatan Panglima TNI yang baru dan hal tersebut yang membuat kebijakan ini menjadi cukup kontroversial. Jendral Gatot pun dalam berbagai media menyebutkan bahwa mutasi tersebut sudah sesuai prosedur dengan melibatkan Wanjakti (Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi) dengan seluruh Kepala Staf Angkatan. Mutasi tersebut tertulis dalam Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/982/XII/2017, tanggal 4 Desember 2017 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

Tanggal 8 Desember 2017 lalu Marsekal Hadi dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara setelah lulus fit and proper test yang dilaksanakan di gedung DPR RI di Senayan. Tak lama setelah dilantik, Marsekal Hadi langsung mengeluarkan revisi terkait muatasi 16 pati di lingkungan TNI dengan menerbitkan Surat Keptusuan (SK) Kep/928.a/XII/2017 tertanggal 19 Desember 2017 dan hal tersebutlah yang menjadi riuh akhir-akhir ini. Hal tersebut sontak membuat publik bertanya “ada apa dengan mutasi yang dikeluarkan sebelumnya?, apakah tidak sesuai prosedur atau bagaimana?”. Keterangan dari Panglima TNI yang baru Marsekal Hadi Tjahyanto mengatakan bahwa semua mutasi di tubuh TNI berdasarkan profesionalitas dan manned system yang berlaku di TNI dan bukan berdasarkan atas kesukaan atau ketidaksukaan seseorang. Dimintai konfirmasi secara terpisah, Jendral Gatot mengatakan bahwa revisi tersebut sah-sah saja dilakukan mengingat itu merupakan hak prerogatif dari Panglima TNI.

Spekulasi pun bermunculan terkait revisi tersebut, ada yang mengatakan bahwa keputusan tersebut atas dasar kepentingan politik dan bukan murni atas perintah dari Panglima TNI yang baru. Diantara revisi mutasi 16 pati TNI, salah satu yang paling menarik perhatian ialah mutasi Letjen Edy Rahmayadi dari Pangkostrad menjadi pati Mabes TNI dalam rangka pensiun dini dan posisinya digantikan oleh Mayjen Sudirman. Marsekal Hadi kemudian menganulir statusnya dan Letjen Edy tetap menjabat sebagai Pangkostrad. Publik pun bespekulasi adanya upaya penjegalan terhadap Letjen Edy mengingat Edy Rahmayadi akan maju sebagai cagub dari Sumut 2018 nanti. Spekulasi tersebut muncul karena tenggat waktu yang diberikan KPU untuk pendaftaran bakal calon gubernur akan habis sedangkan status Edy Rahmayadi masih menjabat sebagai Pangkostrad atau tentara aktif sedangkan peraturan KPU sendiri menyatakan bahwa seseorang harus meninggalkan status tentaranya untuk bisa menjadi Calon Gubernur. Diwawancarai di Makostrad, Letjen Edy mengatakan bahwa dia tetap pada pendiriannya untuk pensun dini dan tetap akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Gubernur Sumut 2018. Edy mengatakan bahwa mutasi dan pengajuan pensiun dini dirinya merupakan hal yang berbeda, pengajuan pensiun dini merupakan hak setiap prajurit dan mengatakan bahwa dirinya sudah siap dan mantap untuk maju pada pilkada 2018 nanti dan sudah diusung oleh beberapa parpol.

Kalau kita melihat kontestasi politik pada bursa pemilihan Gubernur di Sumatra Utara kali ini, rasa-rasanya sah saja bila publik kemudian bespekulasi demikian. Bursa calon gubernur Sumut nanti selain akan dimeriahkan oleh Edy Rahmayadi akan diikuti oleh kandidat kuat lainnya seperti petahana Tengku Erry Nuradi, Ngogesa Sitepu, JR Saragih, Gus Irawan Pasaribu, dan Maruarar Sirait seperti dilansir dimedan.co. Petahana Tengku Erry merupakan Ketua Partai Nasdem Sumut yang partainya merupakan koalisi terdekat pemerintahan Jokowi dan dari jauh-jauh hari sudah memastikan dukungannya pada Jokowi untuk pilpres 2019 nanti (lihat kompas.com). Publik mengenal Ngogesa Sitepu sebagai Bupati Langkat dua periode sekaligus Ketua Golkar Sumut dan Golkar merupakan koalisi terdekat dari pemerintah setelah Setya Novanto pada beberapa bulan lalu menyatakan dukungannya terhadap Jokowi setalah sebelumnya tergabung bersama partai Gerindra dalam tim oposisi. Terlebih setelah Setnov ditahan, Ketum Golkar pun sekarang seorang Mentri dari kabinet Jokowi yakni Airlangga Hartanto. JR Saragih, dikenal sebagai Bupati Simalungung dua periode dan juga menjabat sebagai Ketua Partai Demokrat Sumatera Utara. Gus Iriawan merupaka anggota DPR RI dan merupakan Ketua Partai Gerindra Sumatera Utara. Namun sepertinya partai Gerindra tidak akan mengusung Gus Irawan pada pilkada nanti karena berbagai isu internal seperti dilansir dimedan.co. Sedangkan Maruar Sirait sendiri merupakan politikus senior dari partai pemenang, yakni PDI-P.

Sekali lagi kalau melihat kontestasi dari peserta pilkada Sumut 2018 di atas maka sah saja atau bahkan mungkin benar adanya isu tersebut mengingat Letjen Edy merupakan salah satu kandidat terkuat setelah popularitasnya meroket akhir-akhir ini semenjak Edy terpilih menjadi Ketua PSSI. Letjen Edy pun konon kabarnya sudah mendapatkan kendaraan politik yakni partai Gerindra seperti yang dikutip dari Tribunnews.com. Kalau kita runut kontestasi politik Nasional ada sebuah kecenderungan dari partai Gerindra untuk merangkul tokoh tokoh yang dianggap “bersebrangan” dengan Presiden Jokowi. Tentu kita ingat peristiwa pilkada DKI 2017 yang cukup membuat situasi nasional menjadi panas yakni ketika pasangan Cagub dan Cawagub Anies Baswedan dan Sandiago Uno menjadi jawara pada pilkada tersebut. Anies dan Sandi diusung oleh Gerindra dan PKS, dan kita tahu sendiri Gerindra masih merupakan oposisi dari pemerintahan Jokowi. Anies sendiri merupakan mantan mentri pendidikan  yang kemudian “dibuang” oleh Jokowi. Sama halnya dengan Sudirman Said yang mantap diusung Gerindra pada pilkada Jateng nanti. Sudirman Said pun bisa dikatakan “orang buangan” Jokowi setelah posisi mentri sdm yang melekat pada dirinya digantikan oleh Arcandra Tahar kemudian Ignasius Jonan. Visi Gerindra sepertinya jelas untuk menancapkan pengaruhnya di beberapa daerah yang mempunyai basis masa yang cukup besar sebagai bekal pilpres 2019 nanti dan akan semakin kuat apabila bisa memenangkan pilkada di Jateng ataupun Sumut dengan mengalahkan partai pemenang yang sekaligus merupakan lawan politiknya saat ini, yakni PDI-P.

Pertanyaan yang muncul terkait revisi mutasi ini adalah mengapa Marsekal Hadi menganulir keputusan yang dia sendiri ikut tanda tangan dan mengamini keputusan Jendral Gatot terkait mutasi 85 pati ini ketika Marsekal Hadi masih menjabat sebagai KSAU. Yang menjadi pertanyaan lainnya adalah apakah Marsekal Hadi menerima pesanan politik? karena dalam mempertimbangkan jabatan-jabatan strategis dalam TNI, selain menerima masukan dari Wanjakti dan Kepala Staf Angkatan lainnya, tentu Panglima TNI mungkin mendapatkan masukan dari Presiden atau orang terdekat Presiden. Menurut penulis sah-sah saja Panglima berpolitik selama ranahnya masih dalam tubuh TNI dan berdasarkan asas profesionalitas dan aturan yang berlaku asalkan jangan ikut terseret dalam politik praktis yang membahayakan. Dengan dianulirnya mutasi perwira ini publik semakin menilai bahwa paksi dan politisasi dalam TNI benar adanya atau bahkan dapat memunculkan friksi tersendiri dalam internal TNI (lihat tirto.id).  Terlepas dari semua riuh dan kontroversi yang muncul ke permukaan, ada harapan bahwa Panglima yang baru bisa membawa TNI lebih profesional dan lebih solid terutama dengan mitra terdekatnya yakni POLRI dan hal itu bisa kita lihat dari safari Marsekal Hadi kepada Kapolri dan silaturahmi intens yang dilakukan dengan mengajak semua Kepala Staf dan Kapolri untuk menjajal pesawat Sukhoi pada Rabu, 20 Desember lalu (lihat news.detik.com).

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
YouTube
Instagram